oleh

DAK Pendidikan Dinilai Kurang, DPRD Paser Sebut Akan Bawa ke Rapat TAPD

Tana Paser, Nmcborneo.com – Menanggapi keluhan dari berbagai pihak terkait kondisi infrastruktur sekolah yang dianggap tidak memadai diiringi keluhan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dinilai tidak memenuhi kebutuhan dunia pendidikan. DPRD Paser menyebut akan membawa permasalahan ini ke rapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

Hal ini disampaikan Oleh Wakil Ketua II H. Fadli Imawan ST Dalam rapat dengar pendapat membahas Infrastruktur dunia Pendidikan yang di inisiasi DPRD Paser dengan menghadirkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Paser serta OPD terkait. Rabu (01/02/23).

“Solusinya nanti kami juga akan membawa ini kerapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk meminta ruang dianggaran APBD kita bisa ditingkatkan lagi ditahun-tahun berikutnya,” kata H. Fadli Imawan pada media.

Dana Alokasi khusus untuk dunia pendidikan di Kabupaten Paser pada tahun 2023 sesuai dengan Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 telah dianggarkan sebesar 529 miliar yang berasal dari 20% total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dari 529 miliar ini, berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Muhammad Yunus Syam, DAK tersebut digunakan untuk Belanja pegawai, gaji PTT (Pegawai Tidak Tetap), Dana BOS, dana pensiun, kematian, dan biaya operasional lainnya.

Pada tahun 2023, dinas pendidikan harus menganggarkan kurang lebih 329 miliar untuk belanja pegawai, dan 750 juta untuk proyek fisik yang diperuntukkan bagi SD, SMP, Dan PAUD. Sedangkan Pengadaan laptop, seragam sekolah dan lain sebagainya tidak termasuk didalam anggaran tersebut.

“Dinas pendidikan terlihat besar anggaran tetapi banyak termasuk belanja pegawai, belanja PTT, dan BOS. Tapi sebenarnya kita sangat kesulitan dgn persoalan- persoalan termasuk SDM (sumber daya manusia),” kata Yunus.

Merespon itu, Wakil Ketua DPRD Paser H. Fadli Imawan berharap dunia pendidikan dapat menjadi prioritas pemerintah daerah kedepannya, sehingga perbaikan – perbaikan yang memang sangat diperlukan dapat segera direncanakan bertahap dan perbaikan infrastruktur di dunia pendidikan dapat selalu meningkatkan dari tahun ketahun.

“supaya perbaikan infrastruktur kita kedepan ini dari tahun ketahun makin baik, bukan dari tahun ketahun makin memburuk,” Pungkas Fadly Imawan.

Penulis : Mekka Madinah
Editor : Redaksi

Komentar