oleh

DPRD Gelar RDP Bahas Penanganan Banjir, PUPR Tidak Hadir

Nmcborneo.com, Tana Paser – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Paser gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat Bapekat dalam rangka membahas penanganan banjir yang terjadi di kabupaten Paser, Selasa (16/3/2021).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Paser H. Fadli Imawan dan diikuti oleh Gabungan Komisi diantaranya Ketua Komisi I Hendrawan Putra, Ketua Komisi II Ikhwan Antasari, dan Ketua Komisi III Edwin Santoso, hadir pula anggota DPRD diantaranya Basri Mansur, Fathur Rahman, Ahmad Rafi’i, dan Lamaludin.

Kegiatan ini diikuti oleh organisasi perangkat daerah dari Dinas Lingkungan hidup (DLH), Kecamatan Tanah Grogot dan Dinas perumahan dan pemukiman (Perkim).

Wakil Ketua DPRD Paser Fadli Imawan mengatakan bahwa kegiatan rapat ini dalam rangka mendengar pendapat dari Dinas Terkait dalam penanganan banjir di kecamatan Tanah Grogot .

Sebelumnya DPRD sudah melaksanakan peninjauan dan mendengar keluhan masyarakat terkait tidak berfungsinya beberapa drainase yang mengakibatkan genangan air sampai kejalan dan beberapa tempat mengalami banjir.

Menurut Fadli Imawan persoalan ini perlu keseriusan pemerintah daerah, sehingga persoalan banjir bisa diatasi bukan hanya di kota Tanah Grogot juga di beberapa kecamatan yang rawan banjir.

Dalam RDP tersebut, beberapa Perwakilan Komisi Mengusulkan agar proses penangan normalisasi dimasukkan pada program pemerintah dan menjadi prioritas seperti yang disampaikan oleh anggota Komisi III Ahmad Rafi’ dari partai Nasdem.

” Perlu adanya Grand desain untuk seluruh kawasan kabupaten Paser sehingga normalisasi menyentuh semua kecamatan yang rawan banjir,” ujar Rafi’i

Ketua Komisi II Ikhwan antasari menyarankan agar pemerintah melakukan pengerukan terhadap parit parit yang tersumbat dan membersihkan parit yang tersumbat karena jatuhan ranting pohon.

Sementara itu Fathur Rahman membahas dengan banyak pembangunan rumah warga dan selokan yang tidak jelas posisi cetak birunya sehingga perlu dilakukan revisi karena cetak biru itu adanya di tahun 2012.

Dalam rapat tersebut pihak pemerintah yang hadir pada rapat mersepon dan menerima semua masukan serta usulan yang disampaikan oleh DPRD yang kemudian akan dibahas kembali oleh pihak pemerintah untuk mencari solusi penanganan banjir di semua titik.

Rapat Dengar Pendapat berjalan dengan baik dimana usulan dan solusi pihak Pemerintah dan DPRD diharapkan menjadi tolak ukur menyelesaikan permasalahan banjir di Kabupaten Paser, hal tersebut menjadi penting dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan DPRD

Terkait tidak hadirnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) wakil ketua II Fadly Imawan meminta Komisi III memanggil Dinas Terkait secara khusus.

Sebelum nya Tim Nmcborneo melakukan konfirmasi Terkait penanganan drainase yang ada di samping jembatan yang sampai hari ini jalanan nya masih tergenang air dan menyebabkan jalan itu makin tambah berlubang dan mengakibatkan penjaga toko sering terkena air dari kendaraan yang melintas.

Saat di Konfirmasi kepala dinas PUPR sedang tidak berada ditempat, dan saat ditanya kepada kepala bidang bina marga terkait persoalan tersebut dikatakan akan ditinjau hari senin, (15/03). namun saat di chek oleh tim Nmcborneo juga tidak ada tindak lanjut dari PUPR.

Disinyalir PUPR menolak berkomentar banyak terkait banyaknya drainase yang tersumbat dan mengakibatkan jalan tergenang air. [AR/Redaksi]

Komentar