Nmcborneo, Samarinda – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) versi Haris Pertama yang saat ini DPD KNPI provinsinya di pimpin oleh Pelaksna Tugas Ketua Syarif akan menggelar kegiatan Musda ke-XIV di Samarinda.
Kegiatan musda rencananya di laksanakan pada hari minggu (24/1/2021), namun agenda tersebut mendapatkan respon dari berbagai pihak karena sampai hari ini KNPI masih terbelah menjadi empat kubu.
Menyikapi hal tersebut, Fathur Rahman selaku wakil ketua KNPI dibawah kepemimpinan Donna Faroek pun angkat bicara. fatur mengatakan bahwa munculnya beberapa versi itu disebabkan DPP KNPI yang kurang merevitalisasi fungsi organisasi secara internal. Begitupun dengan Pemerintah pusat yang terkesan melakukan pembiaran.
“kita di daerah ini hanya korban, pemerintah daerah sudah berupaya ciptakan rekonsiliasi dilingkungan pemuda, bahkan sebelumnya kita sudah bertemu Gubernur dan disepakati melaksanakan musyawarah bersama,” ungkapnya kepada Nmcborneo. Kamis, (21/01/2021)
Menurut Fatur, Saat ini di Kaltim ada beberapa versi KNPI yang merupakan turunan dari DPP KNPI yang teelanjur terbelah, termasuk versi Aziz dan juga Noerfajriansyah. Semuanya mengklaim merekalah pemegang legalitas KNPI selama ini dengan acuan masing-masing surat keputusan Kemenkumham.
“Jadi silahkan KNPI versi manapun menggelar musda sesuai garis struktur yang ada, kan tidak mungkin kami yang melarang mereka musda karena masing-masing pegang SK dari DPP yang berbeda”. ujar Pria yang juga merupakan mantan ketua HMI samarinda itu.
Seperti diketahui di Kaltim saat ini KNPI memiliki empat pemimpin. Pertama KNPI hasil Musda 2013 versi Khairudin yang saat ini dipegang Syarif sebagai pelaksana tugas ketua dari DPP KNPI. Selanjutnya adalah Dayang Donna Faroek yang terpilih menjadi ketua umum KNPI Kaltim berdasarkan hasil musyawarah provinsi luar biasa (musprovlub) pada 2015, Surpani Sulaiman yang pada 2017 menerima mandat dari DPP KNPI versi Cupli Risman, dan yang terbaru ada penunjukan caretaker dari DPP KNPI versi Noerfajriansyah yang ditahun 2018 bertarung melawan Haris Pertama di Kongres Bogor.
“yang jelas kondisi ini bukan salah daerah, karena bagaimanapun di daerah pasti akan mendapatkan mandat dari DPP sebagai caretaker, jadi persoalan ini titik terangnya ada di pusat yang dampaknya membuat pemuda daerah terkotak kotak,” pungkasnya. [Gab/Redaksi]
Komentar