Nmcborneo.com Tana Paser – Wacana pemerintah memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah menuai polemik tidak hanya di pusat tapi juga di daerah khususnya wilayah Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Sebelumnya penolakan dilakukan anggota DPR RI Komisi X perwakilan kaltim menolak tegas, kini giliran Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Bina Islam Azhar Bahrudin.
Ditemui di ruangannya Pimpinan Pondok Pesantren Bina Islam Azhar Bahrudin mengatakan jangan menambah beban masyarakat.
” Karena masyarakat kita sudah menghadapi berbagai macam masalah kehidupan baik itu masalah ekonomi dan masalah sosial,” kata Azhar pada Nmcborneo, Senin (18/6/2021).
Rencana pemerintah menambah PPN beberapa sektor khususnya sektor pendidikan tentunya berdampak pada masyarakat
“Rencana menambah PPN beberapa sektor sangat memperberat kehidupan masyarakat, kita hanya ingin pemerintah pusat wacana ini dibatalkan,” pintanya
Pemilik pesantren Bina Islam itu juga menilai bahwa wacana itu, adalah bentuk kepanikan dari pemerintah pusat.
“Kita meminta tidak ada pemberlakuan PPN pada pendidikan, karena kami saja yang di pesantren itu seringkali melihat keadaan masyarakat yang sulit untuk biaya pendidikan,” terangnya
Azhar menambahkan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan ikut membantu jalannya pendidikan, seringkali mendapatkan orang yang yang susah khususnya mereka yang datang dari Desa.
” Kemampuan kita adalah menerima mereka dan mengusahakan mereka yang perlu dibantu, karena pantang kami menolak hanya karena kesulitan biaya,” ungkapnya.
Sehingga dirinya juga berharap peran pemerintah daerah agar bisa lebih memperhatikan dunia pendidikan khususnya pesantren, walaupun saat ini pemerintah daerah cukup memperhatikan secara aturan.
” Tapi perhatian itu tidak hanya sampai disitu saja, yang kita harapkan adalah bagaimana agar ada program bantuan yang bisa meringankan santri dan anak didik yang ada di pesantren,” terangnya.
Karena menurutnya hampir 10 tahun ini tidak ada program bantuan khusus dari pemerintah daerah terhadap pesantren yang ada di Kabupaten Paser, bahkan dinas terkait di daerah sudah menarik semua ASN nya dengan alasan mereka kekurangan guru.
” Jadi Pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan sendiri terkesan membiarkan pesantren berjalan sendiri,” tandasnya. [AR/Redaksi]
Komentar