Tana Paser, Nmcborneo.com – Sejumlah Aktivis dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Paser (AAP) menggelar aksi unjuk rasa menuntut adanya evaluasi penanganan Banjir dan transparansi penggunaan dana forum CSR pada, Senin (20/3/2023).
“Kami menuntut adanya evaluasi penanganan Banjir. Kita minta DPRD Paser mengecek perjalanan dinas setiap opd.” kata koordinator Lapangan Ahmad Rano di depan Kantor DPRD Paser.
Rano mengatakan, bahwa ia mengapreasiasi kerja OPD dan Forkominda dalam menyalurkan bantuan pada korban banjir salah satunya BPBD Paser. Tetapi menurutnya, selain kerja OPD, tentunya masyarakat mengharapkan kehadiran Bupati sebagai pemimpin daerah dalam bencana ini.
“Kita menginginkan bagaimana masyarakat bisa diayomi sesuai dengan visi misi Paser MAS,” seru dia.
Terjadi bencana banjir hingga longsor sangat berdampak pada perekonomian masyarakat. beberapa kecamatan sempat terhenti aktivitas karena akses jalan tertutup dan terendam debit air yang tinggi.
Perlu ada penanganan secara serius oleh pemerintah daerah Kabupaten Paser, agar pasca banjir masyarakat baik secara ekonomi, sosial, kesehatan dan infrastruktur tidak merugi.
“Jangan hanya pada tahun politik dan pemilu kedepan baru ada janji. Nyatanya banjir dari tahun ketahun tidak teratasi,” kata dia.
Setelah melakukan penyerahan tuntutan aksi kepada anggota sekretariat DPRD Paser A Saufi ul Haq, Aksi kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju Kantor Bupati Paser.
Menurut Rano, pemerintah daerah tidak belajar dari peristiwa banjir pada tahun-tahun sebelumnya. Harusnya sudah ada penanganan serius sebelum terjadinya banjir.
“Mestinya sudah bisa memperkirakan dampak dan penanganannya karena paska banjir besar tahun lalu, pemerintah daerah sudah melakukan maping atau mitigasi bencana, ” kata Rano.
Rano juga mempertanyakan penggunaan dana forum CSR, menurutnya harus ada evaluasi dan transparansi dalam penggunaan anggaran tersebut.
“Kami menginginkan ada transparansi terhadap forum CSR. Kami minta itu dievaluasi dan dibuka diperuntukkan untuk apa dana tersebut. Saya berharap itu bisa membantu masyarakat yang terdampak banjir dan pasca banjir. Tidak hanya mie instan tetapi bagaimana fasilitas dan properti berharga milik rakyat bisa didata dan diganti,” tegasnya.
Menerima peserta demo, Sekretaris daerah Katsul Wijaya mengatakan bahwa salah satu faktor banjir yang terjadi akibat curah hujan yang sangat tinggi selama beberapa hari terakhir.
“Kami memahami dan merasakan kondisi sekarang. Terkhusus dampak banjir yang dikarenakan curah hujan cukup tinggi beberapa hari kemarin,” tuturnya.
Menurut Katsul, meluapnya air sungai Telake di Long Kali juga bisa diakibatkan kegiatan pembukaan lahan di daerah atau wilayah perbatasan Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara. Sementara masalah wilayah peerbatasan itu sendiri belum selesai.
“Batas kita dengan PPU di Muara Toyu. Sekitar 30.000 ha yang masih bermasalah dengan PPU. Kalo itu masuk PPU dengan kondisi dekat dengan IKN kita khawatir terjadu pembukaan lahan disana yang semua jalurnya masuk ke sungai telake, Itu (penataan batas wilayah) masih proses “
Terkait program reboisasi dari CSR dari PT Kideco Jaya Agung, lanjut Katsul. Terkendala kesiapan lahan, program reboisasi tidak bisa dilaksanakan di daerah HGU dan kawasan. Tetapi harus didaerah terbuka yang lahannya kritis.
“Dana CSR, lanjutnya. beberapa tahun yang lalu ada dana reboisasi yang sempat di geser ke Kutim karena persyaratan nya kita harus menyiapkan lahan kritis dalam rangka pengendalian banjir yang lebih besar,” jelasnya.
MK/Redaksi
Komentar