Tana Paser, NMC Borneo – Imbas banjir yang melanda Kabupaten Paser beberapa waktu lalu, Anggota Komisi III DPRD Paser H. Fathur Rahman menilai bahwa penanganan banjir yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser tergolong terlambat.
“Kalau berbicara penanganan ini bisa dikatakan hampir terlambat,” kata Fathur pada Selasa, (05/04/23) seraya menyebutkan kondisi Alam seperti Gunung dan lahan yang sudah beralih fungsi.
Menurut pengamatannya, meskipun banjir pada tahun ini tidak separah pada tahun sebelumnya, tetapi tetap menimbulkan dampak kerugian yang cukup besar khususnya pada bidang Infrastruktur, ekonomi dan sosial.
“Kalo bisa kedepannya kita harus bisa menangani ini karena efek banjir ini cukup besar. Jalan yang sering terendam itu biasanya cepat hancur kecuali sudah di cor mungkin masih aman. Tetapi kalau jalannya masih aspal itu tidak lama,”
Fathur mengungkapkan harus ada penanganan khusus terkait bencana banjir ini apalagi ini bencana ini telah berulangkali terjadi. “Terutama terkait dengan sungai itu sendiri dan terkait beberapa perusahaan yang ada di hulunya. Contoh tahun 2020, terjadi lagi 2022 dan 2023, itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi 2024 atau kesekian,” tutur Fathur.
“Artinya peran pemerintah daerah itu perlu,” Lanjut dia. Peranan tersebut juga harus merata kesetiap zona terutama zona yang rawan terjadi banjir.
“Kalo kita hanya fokus menangani di hilir tetapi hulunya tidak kita tangani otomatis nanti kedepannya pasti akan terjadi lagi,”
“Kalo berbicara hulu seperti Muara Toyu Lestari, ada beberapa perusahaan disana. Itu juga merambah hutan. Otomatis itu juga harus kita perhatikan,”
Selain pemerintah harus tegas dari sisi kebijakan dan aturan, Fathur mengungkapkan Pemerintah daerah juga harus melakukan pendekatan kepada Masyarakat terutama masyarakat yang terdampak untuk melakukan pencegahan secara dini.
“kalau dari sisi masyarakat. Masyarakat ini kalau berada disini terus contohnya Longkali Pasar, itukan memang langganan, atau Mendik Satu. Kalo masyarakat mau bertahan disitu otomatis harus menaikkan pondasi atau tongkat rumahnya. Tapi bagusnya secara infrastruktur ditanganinya secara berpindah,” ujar dia.
Fathur juga menyoroti sebagian kecil masyarakat yang bermukim di pinggir sungai, sebaiknya warga disana dapat direlokasi secara bertahap mengingat lokasi tersebut adalah lokasi paling rawan terjadi banjir.
“Sebaiknya bertahap terutama yang bermukim dipinggir sungai. Memang dulu sungai sebagai alternatif transportasi masyarakat, sekarang sudah berubah. Pengguna transportasi sungai sudah berkurang. Mau tidak mau masyarakat harus bersedia dipindahkan kalau memang tidak mau banjir lagi,”
Ia mengatakan akan mengkomunikasikan lebih lanjut terkait bencana banjir tahunan ini kepada anggota lainnya. “Itu mungkin yang paling penting. Kalo dari sisi pengamatan saya seperti itu. Nanti kita akan coba komunikasikan dengan rekan komisi lainnya,” pungkasnya.
Mk/Redaksi
Komentar