TANA PASER, Nmcborneo.com – Antisipasi banjir perlu langkah kongkret dan kerja nyata dari Pemerintah Daerah, karena sejak banjir yang terjadi pada bulan pertengahan tahun 2021 dan bulan April tahun 2022 belum ada upaya jelas dari pemerintah daerah, sehingga DPRD Paser kembali memanggil instansi OPD untuk menanggulangi banjir.
Seperti diketahui bahwa banjir di bulan April yang terjadi di Kelurahan Tanah Grogot dan Senaken merupakan sejarah dan pertama kalinya terjadi.
Rapat dengar pendapat (RDP) digelar oleh DPRD Paser di ruang rapat Bapekat, pada, Senin (3/5/2022), dipimpin oleh Ketua Komisi I H. Hendrawan Putra ST didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Paser Adi Maulana. Turut hadir dari Ketua Komisi III Edwin Santoso beserta anggota DPR gabungan Komisi diantaranya Arlina S. Hut, Budi Santoso. ST, Muhamad Saleh. ST, Hamransyah. SH, M. Ramli S Bakti, Hj. Dian Yuniarti S. Sos, Elly Ermayanti, H. LamaLudin, Muhammad Jarnawi. SH, Yairus Pawe, Rahmadi, dan Sutarno serta dinas instansi OPD.
H. Hendrawan Putra mengatakan bahwa kedudukan DPRD Paser berbicara tentang penanggulangan banjir dalam rangka mencari solusi dan fungsi pengawasan DPR saat ini.
“Karena kami di DPRD berharap ada koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan DPRD Paser, begitu juga dengan anggota DPR untuk bisa bersinergi dengan pemerintah karena anggota DPR yang memberikan saran dan sumbangsih pada hari ini selain mengemban jabatan politis juga memiliki disiplin ilmu yang beragam aspek termaksud teknis penanganan bencana banjir,” kata Hendrawan Putra dari Fraksi Demokrat.
Hendrawan Putra mengungkapkan bahwa sebelumnya DPRD Paser bersama pemerintah daerah sudah melakukan upaya dengan menggunakan jasa konsultasi di Makassar terkait penanggulangan banjir.
Tapi menurutnya apa yang disarankan oleh jasa konsultasi di Makassar tidak efektif dilaksanakan di Kabupaten Paser,” terangnya.
Sebenarnya DPRD Paser melaui pumpinan rapat pada RDP kali ini fokus pada penanganan banjir yang terjadi pada 22 April yang membuat beberapa wilayah terendam air khususnya daerah Jalan Pangeran Menteri, Jalan Andinoko, Desa Jone, dan Desa Senaken.
“Tetapi anggota DPRD gabungan Komisi tadi lebih berfokus pada penanganan hulu dan hilirnya yaitu dari Sungai Telake dengan Sungai seputaran Kandilo hingga Muara Pasir,” Kata Hendrawan
Berdasarkan dari penyampaian OPD terkait bahwa sungai kita mengalami pendangkalan sesuai dengan hasil riset LIPI. “tadi dikatakan bahwa hanya 1, 5 meter saja sungai di desa muara pasir itu, sehingga pendangkalannya sangat luar biasa akhirnya banjir ROB itu bisa saja terjadi,”
Disebutkan bahwa banjir ROB adalah tinggi permukaan air laut lebih tinggi dari pada di hulunya, sehingga hasil riset itu menjadi acuan DPRD Paser dan OPD agar mengatasi pendangkalan sungai kandilo dan muara pasir.
Hendrawan menegaskan dalam rangka memecahkan persoalan banjir tersebut selain pentingnya koordinasi juga DPR perlu data data dari Pemerintah daerah.
“Karena kita sebagai anggota DPRD sebagai jabatan politis penting mengetahui data data dari teknis mana mana yang perlu ditangani,” pungkasnya. [AR/Redaksi]
Komentar