TANA PASER, Nmcborneo.com – Jalan panjang usulan pinjaman 600 milyar kepada Bank Kaltimtara belum mendapatkan respon dari Kementrian Dalam Negri (Kemendagri). Pinjaman yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser tersebut sebelumnya diproyeksi dapat digunakan untuk pembenahan jalan pedesaan pada tahun 2022 ini.
Buntut dari belum keluarnya rekomendasi Kemendagri tersebut, Wakil Ketua DPRD Paser H. Fadli Imawan, ST mengatakan bahwa hal tersebut berpotensi besar berakibat pada tidak terealisasinya beberapa rencana kerja Pemerintah yang tertuang dalam APBD 2022 itu.
Ia mengatakan, permohonan rekomendasi tersebut memang sampai saat ini memang belum mendapatkan respon dari Kemendagri, meskipun kita patut mengapresiasi langkah Pemerintah yang terus berupaya mengawal harapan atas turunnya rekomendasi Kemendagri tersebut.
“Tentunya tidak secepat itu, karena ada ketakutan terkait kejadian yang baru saja terjadi di Kemendagri,” kata Fadli Imawan kepada Nmcborneo.com pada hari Senin (18/4/22).
Menurut Fadli, selain berharap pada pinjaman yang belum kunjung turun, DPRD Paser tentunya akan tetap konsen mengawasi agar bagaimana APBD 2022 yang benar benar berpihak pada masyarakat secara menyeluruh, dan pada penyerapannya benar benar yang menjadi prioritas dari program Bupati Paser dan Wakil Bupati Paser.
secara keseluruhan, Fadli mengatakan bahwa kondisi ini tidak mengganggu APBD 2022 yang sumber dananya sudah ada dan jelas. ” yang ada ya kita bisa eksekusi dan maksimalkan, jika seandainya pinjaman daerah itu tidak bisa cair, maka otomatis link link yang usulannya diluar dari pinjaman daerah harus tetap jalan, karena DPRD juga punya usulan melalui pokok pikiran,” terangnya. [AR/Redaksi]
Komentar