oleh

Sebagai Penyangga IKN, Kabupaten Paser Dianggap Perlu Ditunjang Dengan Human Resources Infrastructure

TANA PASER, Nmcborneo.com – Kesiapan Kabupaten Paser atas Keberlanjutan pembangunan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur digadang perlu sebuah perencanaan yang tidak mudah. Meski hanya berposisi sebagai penyangga IKN, namun pada prosesnya Pemerintah Kabupaten Paser juga akan dihadapkan dengan skema proses pembangunan daerah penyangga yang berjenjang, dari jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang dan akan menyentuh semua sektor.

Hal tersebut diungkap pengurus MD KAHMI Paser dr Masyah yang juga merupakan Koordinator Humas RSUD Panglima Sebaya kepada Nmcborneo.com, Jum’at, (15/07/22) siang.

Menurut dr Mansyah bahwa sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara, diharapkan Kabupaten Paser tidak terfokus pada persiapan yang hanya bersifat fisik dan pengembangan infrastruktur saja, namun perlu ditopang dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) atau human resources infrastructure

Ia mengingatkan terkait pentingnya aspek kesehatan yang harus dipersiapkan pada proses mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menyusul keluarnya Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, riset & tekhnologi dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02/KB/2022 & Nomor : HK.01.08/MENKES/1269/2022

“Surat Keputusan Bersama tesebut menyoal Peningkatan Kuota Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana Kedokteran, Program Dokter Specialist, dan penambahan Program Studi Melalui Sistem Kesehatan Akademik,” Ungkapnya

Grand Issue Kabupaten Paser sebagai penyangga IKN ini menurutnya harus disambut secara global, “Kalau perlu kita membuka Fakultas Kedokteran dalam rangka Memenuhin kebutuhan dokter di semua desa di Kalimantan Timur khususnya di Kabupaten Paser, ya untuk memenuhi kebutuh dan mendapatkan layanan Dokter secara maksimal,”

Meski Menteri Kesehatan sebelumnya pernah menyampaikan terkait perlunya penambahan lulusan kedokteran dalam pembangunan Negara
dimana idealnya dalam 1.000 penduduk di Indonesia sekurangnya harus tersedia satu dokter, namun menurut dr Mansyah Rasio 1 dokter untuk 1000 penduduk itu hanya ideal apabila berada diwilayah urban dan padat penduduk.

Menurutnya, rasio tersebut justru kurang bila digunakan diwilayah kerja kepulauan atau wilayah kalimantan dengan infrastruktur yang amat terlalu jauh kurangnya. “Jangan lagi membandingkan dengan daerah Bali Jawa, sudah pasti tidak berimbang. Karena penduduk kalimantan di pedesaan justru bisa jadi merupakan kelompok masyarakat yg sama sekali tidak pernah mendapat pelayanan oleh dokter selama hidupnya.”

Foto : Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dr Mansyah bersama Pengurus IDI Kabupaten Paser

“Apalagi kita di Kabupaten Paser yang terbilang minim dokter, jika dibiarkan demikian, kita membiarkan masyarakat kita sampai kapanpun akan kesulitan mendapatkan akses kesehatan,” Terangnya

dr Mansyah berharap agar pemerintah Kabupaten Paser melakukan akselerasi sebagai upaya meningkatkan jumlah lulusan kedokteran setiap tahunnya. Salah satu Akselerasi yang bisa dilakukan tentunya dengan menghadirkan fakultas kedokteran bagi Kabupaten Paser untuk mencetak generasi penerus dibidang kedokteran menghadapi kemajuan dan pembangunan IKN Nusantara. [Redaksi]

Komentar