Balikpapan, Nmcborneo.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Balikpapan menyoroti persoalan Kota Balikpapan yang tidak jadi ikut serta dalam Porprov Kaltim ke – VII di Berau dengan berbagai alasan oleh Pemerintah. Dari persoalan Koordinasi, Dana Silpa, tim seleksi, pengadaan barang dan jasa, termasuk Dualisme disampaikan oleh Walikota Balikpapan yang menitik beratkan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Balikpapan.
Ketua Umum HMI Cabang Balikpapan Rafsyan menilai bahwa ada tendensi politik yang terlalu kental sehingga berujung pada tidak jadinya Balikpapan ikut serta dalam Porprov ke VII tersebut.“ Ini terjadi karena yang dilihat oleh pemerintah adalah masalah dualisme dari lembaga KONI, dan bukan melihat bagaimana membangkitkan semangat para atlet agar bisa berkompetisi membawa nama Kota Balikpapan. Ungkapnya pada Selasa, (11/10/22) malam
Menurut Rafsyan apa yang disampaikan walikota Balikpapan tentang tidak ada intervensi, malah harusnya Walikota harus mengintervensi secara bijak, obyektif, dan berasaskan hukum untuk menyelesaikan hal tersebut, “bukan malah seakan-akan melempar tanggung jawab ketika tidak jadi ikut pada Porprov Kaltim, karena ada wewenang pemerintah yang secara jelas termaktub dalam UU No. 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan termasuk kehadiran KONI juga disana“. Ujarnya
Kritik yang dilayangkan oleh ketua umum HMI Cabang Balikpapan tersebut diarahkan agar bagaimana pemerintah melihat KONI sebagai wadah untuk mengembangkan para atlet dan bukan sebagai alat politik.
“ wajar saja saya lihat ini bisa terjadi, ketika cara pandang dalam melihat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) ini sebagai alat politik dan bukan sebagai wadah atau mitra untuk mewadahi para atlet untuk menghasilkan atlet-atlet yang seharusnya mampu mengharumkan nama Kota Balikpapan, maka akan menghasilkan ego politik dan tidak menghadirkan kebijakan yang tegas serta obyektif ( berasaskan hukum ). Kalau memang niatnya untuk para atlet dan Kota Balikpapan saya kira tidak butuh waktu banyak untuk pemerintah menyelesaikan ini dan hasil akhirnya saya kira Kota Balikpapan bisa ikut serta dalam Porprov Kaltim ke VII.” tandasnya
Rafsyan mengaku prihatin khususnya pada atlet yang telah bekerja keras berlatih untuk mengharumkan nama Kota Balikpapan, ia pun merasa khawatir semangat para atlet yang akan terus menurun. Bahkan menurutnya persoalan ini bisa berpotensi menghambat regenerasi atlet-atlet Kota Balikpapan.
“ yang jadi persoalan juga adalah semangat yang hadir dari para atlet, komitmen dalam berlatih hingga jerih payah keringat yang diiringi spirit atau kemauan untuk menang dalam mengharumkan nama Kota Balikpapan yang telah dicapai oleh para atlet harus sirna diakibatkan oleh masalah ego politik,” Lanjutnya
Secara Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Balikpapan bersikap tegas untuk mendesak Walikota Balikpapan untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.
“ Pertama, kami mendesak Walikota Balikpapan untuk secara terbuka meminta maaf untuk para atlet yang pada akhirnya tidak dapat ikut serta dalam porprov Kalimantan Timur ke VII. Yang kedua, kami mendesak Walikota Balikpapan untuk mengambil kebijakan secara tegas, obyektif dan beralaskan hukum untuk menyelesaikan persoalan KONI agar para atlet bisa terakomodir/terwadahi secara maksimal serta tidak terjebak dalam kepentingan politik yang dianggap oleh pemerintah sebagai dualisme KONI tersebut. Dan ketiga, kami mendesak Walikota Balikpapan untuk berupaya mengembalikan semangat para atlet yang sudah dikecewakan oleh kejadian tidak ikut sertanya Kota Balikpapan dalam agenda Porporov Kaltim ke VII tersebut, karena berdampak juga pada spirit pemuda yang memiliki bakat atau berkeinginan untuk menjadi regenerasi atlet dalam mengharumkan nama Kota Balikpapan hingga Indonesia. “, Tandasnya
AF/Redaksi
Komentar