Tana Paser, NMC Borneo – Sebagai Lembaga dengan fungsi pengawasan, DPRD Paser mengingatkan kepada perangkat daerah yang memiliki program pekerjaan fisik agar segera dilaksanakan.
“Apa yang menjadi program kerja pemerintah daerah agar segera dilaksanakan, khususnya dinas yang memang biaya dan beban kerjanya lebih banyak seperti di Pekerjaan Umum dan Tata Ruang,” kata Wakil komisi III DPRD Paser Basri Mansyur, Selasa (06/06/23).
Basri mengingatkan agar perangkat daerah tidak mengulangi kejadian pada tahun 2022, dimana sempat terjadi penumpukan kegiatan fisik yang berimbas pada lepasnya target penyelesaian, pemutusan kontrak, dan masalah kualitas infrastruktur.
“Dengan pertimbangan tersebut jangan sampai ditahun ini juga terjadi karena dari LKPJ bupati banyak target dan sasaran yang tidak terealisasi,”
Selain pertimbangan tersebut, lanjut Basri. Kondisi cuaca yang sulit diprediksi disertai ketersediaan material harus menjadi perhatian. “Jangan sampai untuk melaksanakan kegiatan semuanya serba terburu-buru yang pada akhirnya Kualitas tidak dijaga,” Terangnya.
Dilansir dari laman dprd.paserkab.go.id, Kabag Perekonomian dan Pembangunan Soraya mengaku serapan anggaran fisik PUPR tahun 2022, secara umum terhitung pada Desember 2022 sebesar 82,90 persen. Sehingga capaian PUPR pada posisi warna merah , yakni hanya 76 persen.
Mekka Medinah/Redaksi
Komentar